JAKARTA - Potensi pengembangan kawasan industri di Indonesia masih terbuka sangat lebar. Hal ini terungkap dari data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menyebutkan bahwa sekitar 90 persen kawasan industri yang telah ditetapkan dalam tata ruang belum dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi ini dinilai menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dalam sektor industri yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memaksimalkan potensi kawasan industri, Indonesia diyakini bisa meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan sektor manufaktur serta hilirisasi sumber daya alam.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa dari keseluruhan kawasan industri yang telah ditetapkan, baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan. Hal ini menunjukkan adanya ruang yang sangat besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor kawasan industri.
“Lebih dari 90% lahan kawasan industri yang sudah ditetapkan dalam tata ruang belum dimanfaatkan. Ini menunjukkan masih terbukanya peluang investasi yang sangat besar di sektor ini,” kata Suyus.
Potensi Besar di Sumatera dan Jawa
Sebagai contoh, Suyus menyebutkan bahwa kawasan industri yang berada di Pulau Sumatera memiliki luas sekitar 185.412 hektare. Namun, dari jumlah tersebut baru sekitar 13.000 hektare atau sekitar 7 persen yang sudah dimanfaatkan. Kondisi serupa juga terjadi di Pulau Jawa. Dari total luas kawasan industri yang telah ditetapkan sebesar 350.539 hektare, baru sekitar 34.000 hektare yang sudah digunakan untuk kegiatan industri.
“Padahal ruangnya sudah tersedia dalam Rencana Tata Ruang, namun tantangan kita ada pada eksekusinya. Mulai dari izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), kesiapan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), hingga penguasaan lahannya. Ini yang sedang kita dorong percepatannya,” jelas Suyus.
Dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut, pemerintah melihat bahwa kawasan industri di Indonesia menyimpan potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mendukung program hilirisasi industri yang tengah digencarkan oleh pemerintah.
Kendala Perizinan dan Integrasi Sistem
Namun demikian, Suyus juga mengakui bahwa ada sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi pemanfaatan kawasan industri tersebut. Salah satu kendala utama adalah belum lengkapnya izin KKPR di berbagai daerah. Selain itu, proses integrasi RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis online atau Online Single Submission (OSS) juga masih berjalan lambat.
“Target kita sebenarnya menyusun dan mengintegrasikan 2.000 RDTR ke dalam OSS untuk mempercepat proses perizinan. Tapi sampai pertengahan 2025 ini, baru sekitar 367 RDTR yang sudah terintegrasi, sisanya masih dalam proses sinkronisasi dan digitalisasi,” terang Suyus.
Tidak hanya itu, proses pengadaan dan pelepasan lahan di beberapa kawasan industri juga kerap menjadi hambatan tersendiri. Permasalahan terkait status lahan, tumpang tindih kepemilikan, serta kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah menjadi penyebab lambatnya realisasi pengembangan kawasan industri di lapangan.
Peluang Investasi Besar
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Suyus menegaskan bahwa peluang investasi di sektor kawasan industri tetap sangat besar. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan berbagai percepatan agar lahan-lahan yang telah ditetapkan dalam tata ruang bisa segera dimanfaatkan.
Langkah percepatan integrasi RDTR ke OSS menjadi salah satu strategi utama untuk memberikan kepastian kepada investor terkait rencana pengembangan wilayah. Dengan adanya RDTR yang jelas dan terintegrasi dengan sistem perizinan nasional, proses investasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.
“Dengan percepatan integrasi RDTR dan penyelesaian KKPR, kami berharap kawasan industri yang sudah ada ini bisa segera termanfaatkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga tengah mendorong sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga agar hambatan yang berkaitan dengan legalitas lahan bisa diminimalkan. Hal ini penting agar proses pengembangan kawasan industri berjalan lancar tanpa kendala hukum di kemudian hari.
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Pengembangan kawasan industri menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Investasi di sektor kawasan industri juga sejalan dengan program hilirisasi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Dengan adanya kawasan industri yang terintegrasi, proses hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, tembaga, dan hasil tambang lainnya, dapat dilakukan dengan lebih efektif. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Di sisi lain, pengembangan kawasan industri juga diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya pabrik dan fasilitas industri yang beroperasi, kebutuhan akan tenaga kerja terampil di berbagai sektor juga akan meningkat.
Selain mendukung sektor manufaktur, kawasan industri juga akan menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor pendukung lainnya, seperti logistik, transportasi, energi, hingga teknologi. Dengan demikian, dampak positif dari pengembangan kawasan industri tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Pemerintah Fokus Tingkatkan Daya Saing
Untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan industri berjalan sesuai rencana, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur di sekitar kawasan industri. Akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan infrastruktur digital menjadi perhatian utama agar kawasan industri yang ada mampu menarik minat investor.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong agar pengembangan kawasan industri dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Aspek keberlanjutan menjadi salah satu syarat mutlak agar investasi yang masuk tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Suyus menyatakan optimisme bahwa dengan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta, pengembangan kawasan industri di Indonesia akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita punya peluang besar untuk menjadikan kawasan industri sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dengan kerja sama yang baik dan percepatan regulasi, kawasan industri yang ada akan memberikan manfaat nyata, baik bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan potensi yang begitu besar, pengembangan kawasan industri menjadi langkah strategis Indonesia untuk meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun global. Peluang terbuka lebar, tinggal bagaimana seluruh elemen terkait dapat bersinergi mewujudkan cita-cita tersebut.
